TUGAS

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi & dokumentasi;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi & dokumentasi;

3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

6. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

KEWENANGAN

1. MEMUTUSKAN INFORMASI PUBLIK

2. MENOLAK PERMOHONAN SECARA TERTULIS

3. MEMUTAKHIR KAN DAFTAR INFORMASI SECARA BERKALA

4. KOORDINASI

VISI

            Terwujudnya Pelayanan Informasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak permohonan informasi berdasarkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab.

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam Bidang Pelayanan informasi.

4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kabupaten Deli Serdang dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

STRUKTUR ORGANISASI 

Tata Cara Permohonan Informasi

Untuk mengajukan permohonan informasi publik pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.   Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis baik dilakukan secara langsung maupun secara online;

2.   Pemohon wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

a.   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau

b.   Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum); atau

c.   Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang; atau

d.   Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

3.   Dalam hal permohonan diajukan secara langsung, pemohon mengisi formulir permohonan;

4.   Tim Sekretariat PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.

5. Permohonan Informasi akan ditindaklanjuti setelah semua persyaratan pemohon diterima

Tata Cara Pengajuan Keberatan

1.   Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :

a.   penolakan atas permohonan informasi publik;

b.   tidak disediakannya informasi berkala;

c.   tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

d.   permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e.   tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;

f.    pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g.   penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.   Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format

3. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi

4.   Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

a.   Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID

b.   Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)

5.   Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang

Langkah 1

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;

Langkah 2

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;

1.   Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;

2.   Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

3.   Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

4.   Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

5.   Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

6.   Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 3

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;

Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan melampirkan;

1.   Bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

2.   Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

3.   Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

4.   Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

5.   Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 4

Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang transparan dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang selaku PPID Utama Kabupaten Deli Serdang berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1.   Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

2.   Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;

3.   Memberikan layanan Informasi,  memanfaatkan Teknologi  Informasi yang  mudah diakses masyarakat;

4.   Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No.61 Tahun 2023 Tentang Standart Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik

Permendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah